"Uang di Laci Belum Tentu Laba", Pelaku Usaha Mikro Koba Dilatih Pembukuan dan Sertifikasi Halal Pascasarjana IAIN SAS Babel menggandeng Disperindagkop-UKM Bangka Tengah dan Bank Sumsel Babel Syariah

avatar Ahmad Abdullah
Ahmad Abdullah

15 x dilihat

Banyak pelaku usaha kecil mengira uang yang tersisa di laci pada akhir hari adalah keuntungan. Padahal, uang itu bisa saja modal, piutang yang baru dibayar, atau utang ke pemasok yang belum dilunasi. Persoalan pembukuan semacam ini, bersama urusan sertifikat halal, menjadi pokok bahasan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung di Kantor Camat Koba, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan bertema "Pelatihan Pelaporan Keuangan dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Tengah" ini dibuka oleh Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda. Hadir pula Direktur Pascasarjana IAIN SAS Babel, Prof. Dr. Irawan, M.Ag, penyuluh dan pendamping Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) Bangka Tengah, serta jajaran Bank Sumsel Babel (BSB) Syariah.

Sekitar 15 pelaku usaha mikro mengikuti pelatihan. Sebagian besar bergerak di bidang makanan dan minuman, mulai dari pentol, bakso, mi ayam, dimsum, burger, lontong padang, kemplang, aneka kue, kopi, makanan ringan, hingga gula aren.

Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda bersama jajaran Pascasarjana IAIN SAS Babel, Disperindagkop-UKM Bangka Tengah, dan Bank Sumsel Babel Syariah.

Halal sebagai Daya Jual

Materi pendampingan sertifikasi halal disampaikan Dr. Ahmad Irvani, S.E., M.Ag., C.M. Ia membuka sesi dengan mengajak peserta memilih di antara dua pedagang makanan dengan harga berbeda, untuk menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya menimbang harga, tetapi juga jaminan kehalalan. Ia mengutip survei Populix tahun 2023 yang mencatat 83 persen konsumen di Indonesia membeli produk dengan memperhatikan ada tidaknya logo halal.

Irvani menjelaskan, sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela, melainkan wajib bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil (UMK), tenggat kewajiban kini disesuaikan hingga 17 Oktober 2028.

Menurutnya, tambahan waktu itu harus dijadikan momentum percepatan, bukan alasan menunda. Pelaku usaha diminta mulai menyiapkan bahan baku, proses produksi, dan dokumen sertifikasi sejak sekarang.

Jalur Self Declare untuk Usaha Mikro

Peserta juga dikenalkan pada dua jalur sertifikasi. Jalur reguler melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal dengan biaya mulai sekitar Rp650.000. Adapun jalur self declare, yaitu pernyataan halal oleh pelaku usaha, diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil dengan produk yang bahan dan prosesnya sederhana. Biayanya paling tinggi sekitar Rp230.000, bahkan dapat gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui SIHALAL di laman ptsp.halal.go.id. Pelaku usaha akan didampingi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang memverifikasi bahan dan proses produksi, sebelum ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal dan sertifikatnya diterbitkan BPJPH. Konsumen dan pelaku usaha juga dapat mengecek status kehalalan produk di laman yang sama.

Pisahkan Uang Usaha dan Uang Pribadi

Materi kedua, pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), disampaikan Hj. Himmatul Ulyah, MA. Ia memetakan masalah yang paling sering dijumpai, yakni uang usaha bercampur dengan uang rumah tangga, hanya mencatat uang masuk, nota hilang, dan mencatat "kalau sempat".

Ia menekankan prinsip bahwa usaha harus terpisah dari pemiliknya. Uang usaha yang dipakai untuk keperluan rumah tangga dicatat sebagai prive, bukan beban usaha. Pemilik dianjurkan menyiapkan dompet atau rekening khusus usaha dan mengambil "gaji" tetap.

SAK EMKM yang berlaku sejak 1 Januari 2018 hanya mewajibkan tiga laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan cukup dilakukan setiap hari melalui buku kas harian, sedangkan laporan disusun setiap akhir bulan.

Belajar dari Usaha Kemplang

Agar mudah dipahami, peserta diajak membedah studi kasus usaha kemplang rekaan di Sungailiat. Dalam satu bulan, usaha tersebut membukukan penjualan Rp12 juta dan menyisakan uang kas Rp9,5 juta. Namun, setelah semua beban dihitung, termasuk bahan baku, kemasan, upah, sewa, listrik, dan penyusutan peralatan, laba bersihnya hanya sekitar Rp2,97 juta. "Uang di laci memang belum tentu laba," menjadi pesan utama sesi ini.

Peserta kemudian berlatih menyusun jurnal dan laporan keuangan dari contoh transaksi sebuah warung kopi. Sesi praktik dan tanya jawab dipandu Dr. Wulpiah, M.Ag, yang juga menyampaikan kesimpulan dan evaluasi kegiatan.

Akses Pembiayaan Syariah

Bank Sumsel Babel Syariah melalui Abang Setiady Wijaya menyosialisasikan produk dan layanan perbankan syariah bagi pelaku usaha mikro. Laporan keuangan yang tertib, sebagaimana diajarkan dalam pelatihan, menjadi salah satu syarat penting ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan ke bank, BPRS, koperasi, maupun Kredit Usaha Rakyat.

Ketua pelaksana, Dr. Kartika Sari, M.Hum, berharap pelatihan ini menjadi awal pendampingan berkelanjutan bersama Disperindagkop-UKM Bangka Tengah dan Bank Sumsel Babel Syariah, sehingga pelaku usaha mikro di Koba siap menghadapi kewajiban halal sekaligus memiliki pembukuan yang layak. Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan pembagian bingkisan kepada peserta. (*)